HAM & STANDAR GAJI BURUH
NEXUPDATE-Beberapa karyawan beberapa sektor penting seperti service kesehatan dan sanitasi harus memperoleh gaji lebih tinggi, dan pemerintahan harus batasi tingginya upah di industri-industri yang menghancurkan seperti perdagangan keuangan dan penggalian bahan bakar fosil. Begitu ajakan yang PBB saat melaunching laporan terkini berkenaan keadaan karyawan dan kemiskinan di hari Jumat (20/10).
"Telah saatnya untuk mengubah ketidakadilan ini," kata Utusan Khusus PBB untuk kemiskinan berlebihan dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter, dalam tayangan persnya.
"Pemerintahan harus membuat daftar profesi-profesi yang paling berharga dengan sosial dan bayar mereka sesuai performanya itu, sambil membuat daftar profesi-profesi yang upahnya harus terbatasi untuk kurangi imbas samping beresiko dari profesi-profesi itu. "
Berdasar penemuan terkini, satu dari 5 karyawan di dunia hidup dalam kemiskinan. "Beberapa warga miskin di dunia bekerja, tetapi mereka tidak memperoleh gaji yang cukup buat penuhi standard hidup yang pantas untuk diri sendiri dan keluarga mereka," kata pengantar laporan itu.
Banyak karyawan yang lakukan tugas yang terpenting untuk warga, seperti produksi pangan, transportasi, kebersihan dan sanitasi, memperoleh gaji minimal di negara mereka, kata laporan PBB. Bayaran gaji kerap kali tidaklah cukup untuk keluarkan mereka dari kemiskinan, khususnya di tengah-tengah naiknya inflasi. Berdasar penemuan PBB, gaji bulanan global turun dengan riel sebesar 0,9% pada babak pertama tahun 2022 - ini adalah perkembangan gaji global negatif pertama pada era ini.
"Sepanjang 20 tahun akhir, beberapa karyawan sudah menyaksikan menurunnya kekuatan mereka untuk perjuangkan gaji yang lebih bagus", kata De Schutter selanjutnya. Makin banyak karyawan yang memiliki kontrak yang "fleksibel" atau memiliki sifat sesaat. Kontrak di bawah standard dan isolasi karyawan menyulitkan serikat karyawan untuk memobilisasi dan perjuangkan gaji yang lebih bagus.
Ada pula teror terus-terusan jika pebisnis akan mengubah produksi ke luar negeri, pada tempat yang lain berupah rendah, hingga melumpuhkan kekuatan serikat karyawan untuk lakukan tawar-menawar. "Ada persaingan global yang mengikutsertakan pemerintahan, yang berbuntut pada kompetisi saat tentukan gaji," kata De Schutter ke DW. "Sayang, tidak ada masa datang untuk beberapa negara yang menaruhkan keunggulan komparatif mereka dalam kompetisi global untuk menjaga pekerjanya dalam kemiskinan."
Hukum hak asasi manusia internasional jamin hak karyawan untuk memperoleh gaji yang adil untuk penghidupan yang pantas untuk diri sendiri dan keluarga mereka. "Masih ada kemiskinan di dunia kerja bisa disangkutkan pelanggaran pada jaminan-jaminan ini," begitu tulis laporan PBB.
Berdasar laporan itu, gaji pantas harus memberi karyawan dan keluarga mereka standard hidup yang pantas, atau sama dengan minimal 60% dari gaji median di negara itu. "Pemerintahan harus stop memercayai fiksi jika gaji diputuskan sebagai hasil tatap muka kurva penawaran dan keinginan di titik ekuilibrium di pasar tenaga kerja," kata De Schutter.
Karyawan condong dikasih imbalan atas nilai ekonomi yang mereka buat dibanding kontributor mereka ke warga. Ini khususnya berlaku pada tugas perawatan, yang bersejarah dilaksanakan oleh wanita di rumah tangga tanpa mendapat bayaran. Pandangan ini adalah faktor yang mengakibatkan rendahnya gaji untuk karyawan di bidang penting.
"Bukannya membuat pola untuk menolong beberapa orang yang ada dalam kemiskinan, beberapa ekonom akan melakukan tindakan seperti pedagang. Bukannya menghasilkan makanan untuk warga, beberapa petani akan hasilkan tanaman komersil yang permohonannya berada di pasar berharga tinggi di beberapa negara kaya," kata laporan PBB.